Jakarta, BTN– Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026), menyusul laporan terjadinya penumpukan ribuan kontainer impor yang berdampak pada meningkatnya dwelling time atau waktu tunggu barang di pelabuhan.
Dalam kunjungannya, Purbaya mengungkapkan bahwa jumlah kontainer yang menumpuk sempat mencapai lebih dari 3.000 unit. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya logistik nasional dan mengganggu kelancaran arus barang.
“Sudah saya instruksikan untuk segera diperbaiki. Katanya jumlah kontainer yang menumpuk sudah turun dari 3.000 menjadi 2.500, tetapi saya masih ingin memastikan langsung di lapangan,” ujar Purbaya kepada wartawan.
Menurutnya, alasan peningkatan arus barang impor yang disebut sebagai penyebab utama penumpukan tidak sepenuhnya masuk akal. Karena itu, ia meminta jajaran Bea Cukai meningkatkan jumlah petugas serta jam operasional untuk mempercepat proses pelayanan.
Namun, hasil sidak juga menemukan persoalan lain yang dianggap lebih serius. Sejumlah importir diduga sengaja membiarkan barang mereka tetap berada di pelabuhan meski seluruh proses administrasi dan pemeriksaan telah selesai.
“Bahkan ada yang menumpuk barang berbulan-bulan di pelabuhan. Ini tentu tidak boleh dibiarkan karena menghambat kapasitas pelabuhan dan merugikan sistem logistik nasional,” tegasnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Keuangan akan mengevaluasi aturan terkait pengenaan denda terhadap pemilik barang yang menahan kontainer terlalu lama di area pelabuhan.
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan denda nantinya akan diterapkan secara adil dan tidak diberlakukan secara pukul rata. Pemerintah akan menentukan batas waktu yang dianggap wajar sebelum sanksi dikenakan.
“Kami akan lihat berapa hari yang masih dianggap wajar. Kalau sudah melewati batas, mungkin lebih dari satu bulan, maka dendanya akan diperbesar,” katanya.
Langkah tegas ini diharapkan dapat menekan praktik penimbunan kontainer, mempercepat arus logistik nasional, serta meningkatkan efisiensi pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan gerbang utama perdagangan Indonesia.
Sidak Menkeu ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai serius membenahi persoalan dwelling time yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu hambatan utama daya saing logistik nasional.
