Jakarta, BTN– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menanggapi seruan DPR dan pengungkapan fakta soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp1 triliun setiap bulannya. Menurutnya, temuan ini membuktikan secara nyata bahwa desain dan tata kelola program ini memang mengandung celah besar yang sejak awal sudah diperingatkan banyak pihak.
LEBIH DARI 6.800 DAPUR BERLEBIH, JUAL BELI LAPAK JADI AKAR MASALAH
“Kita sudah dengar kritik bahwa sistemnya bermasalah, sekarang buktinya ada di depan mata: jumlah dapur membengkak tanpa alasan jelas, bahkan ada yang disebut sebagai ‘dapur siluman’. Dari rencana awal 21.000 titik melonjak jadi hampir 28.000, dan di daerah 3T saja dari 2.000 jadi lebih dari 8.600 titik. Ini bukan kebetulan, tapi rekayasa untuk memperbesar aliran dana,” tegas Nurullah RS, Sabtu (13/6/2026).
Ia menyoroti pengakuan Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menyebutkan adanya praktik jual beli lokasi dapur. “Kalau titik dapur bisa diperjualbelikan, berarti ini sudah menjadi komoditas. Tidak heran jumlahnya dipaksa bertambah terus, karena setiap titik itu berarti uang yang mengalir. Ini persis seperti yang dikhawatirkan sejak awal: celah sistem dijadikan ladang mencari keuntungan pribadi,” ujarnya.
KERUGIAN Rp12 TRILIUN SETAHUN, UANG RAKYAT MENGUAP SIA-SIA
Ketum PWDPI menganggap angka kerugian yang dipaparkan sangat memprihatinkan. “Lebih dari Rp1 triliun hilang setiap bulan, setahun bisa mencapai Rp12 triliun. Angka ini bukan main-main — cukup untuk membangun ribuan sekolah, rumah sakit, atau memperbaiki jalan di seluruh pelosok negeri. Tapi justru menguap karena tata kelola yang longgar dan tidak transparan,” katanya.
Ia mendukung penuh desakan Komisi IX DPR agar segera dilakukan audit investigasi menyeluruh terhadap 13.000 lebih dapur yang dianggap janggal. “Jangan hanya bayar begitu saja tanpa memeriksa apakah dapur itu benar-benar ada, beroperasi, dan makanannya benar-benar sampai ke anak-anak. Kalau terbukti fiktif atau tidak berfungsi, segera hentikan, tarik kembali dana yang sudah cair, dan tuntut pertanggungjawabannya,” tegasnya.
MORATORIUM HARUS DILAKSANAKAN SEKARANG JUGA
Menurut Nurullah RS, fakta ini semakin memperkuat alasan mengapa program MBG harus dihentikan sementara. “Selama sistemnya masih seperti ini, selama pengadaannya tidak mengikuti aturan negara, selama dapur bisa dibuat seenaknya dan diperjualbelikan, maka pemborosan dan penyimpangan akan terus terjadi. Lebih baik dihentikan dulu, diperbaiki total konsep dan mekanismenya, daripada terus membiarkan uang negara habis percuma,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tujuan mulia memberi gizi anak tidak boleh dijadikan tameng. “Kalau dikelola dengan cara yang salah, program yang seharusnya memberi manfaat justru berubah menjadi sumber korupsi. Pemerintah harus berani tegas: perbaiki atau akhiri model yang salah ini. Jangan sampai kerugiannya makin membengkak dan sulit dikembalikan lagi,” pungkasnya.
